Home » Nasional » Seribu Lilin Kekecewaan Untuk Jokowi

Seribu Lilin Kekecewaan Untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com -“Jokowi Stop Eksekusi Mati”. Demikian spanduk yg dibawa puluhan orang bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat yg melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/7/2016) malam.

Mereka membuat lingkaran sambil menyalakan sebanyak 1.000 lilin. Aksi damai itu memang bertujuan meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana eksekusi mati tahap tiga terhadap 14 terpidana perkara narkoba.

Koordinator LBH Masyarakat, Antonius Badar, mengatakan, aksi menyalakan 1.000 lilin menjadi simbol kekecewaan terhadap pemerintah yg berkeras tetap menerapkan hukuman mati.

“Aksi damai di depan Istana Negara ini kalian lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana eksekusi,” ujar Badar.

Ia menjelaskan, ada dua alasan di balik desakan menghapus hukuman mati.

Menurut dia, penerapan hukuman mati tak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dan menghilangkan rasa kemanusiaan sebagai bangsa yg beradab.

Dengan alasan apapun, kata Badar, negara tak mempunyai hak buat menghilangkan nyawa seseorang.

“Jelas, penerapan hukuman mati itu tak sesuai dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Bahkan banyak negara telah menghapus kebijakan itu,” kata Badar.

Dari dua masalah terpidana mati yg ditangani oleh LBH Masyarakat, kata dia, masih ditemukan kelemahan dalam proses penanganan perkaranya.

Dalam perkara Humphrey Jefferson dan Merri Utami, Badar menyebutkan, dalam putusan pengadilan, hakim tak mampu membuktikan bahwa kedua orang tersebut adalah pengedar.

“Di persidangan tak pernah ada bukti cukup yg memperlihatkan mereka berdua sebagai pengedar. Selain itu banyak terpidana yg tak mendapat pengacara ketika diperiksa,” ujar Badar.

Melihat banyaknya kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, Badar berpendapat, hukuman mati tak layak diterapkan.

Jika terjadi kesalahan atau ditemukan bukti baru yg membuktikan seseorang tak bersalah, pemerintah dianggap tak dapat memenuhi aspek keadilan terhadap terpidana yg sudah dieksekusi.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

webcounter