Home » Nasional » Perlu Dicoba TNI Ikut Tindak Terorisme, Ini Alasannya

Perlu Dicoba TNI Ikut Tindak Terorisme, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya berpendapat, tak ada salahnya mempertimbangkan dan coba pelibatan TNI dalam aksi-aksi penanggulangan terorisme.

TNI kini diyakini telah berubah. “TNI hari ini sudah mengalami transformasi luar biasa. Tidak perlu trauma dengan masa lalu. Jadi perlu dipertimbangkan dan dicoba memberikan porsi tepat dan dituangkan dalam UU Terorisme,” ujar Harits melalui pesan singkat pada Selasa (26/7/2016).

Pendapat ini bukan tanpa dasar. Pertama, kata Harits, TNI memiliki satuan antiteror di setiap matra. Bahkan, kefektivitasan satuan itu tak diragukan lagi. Namun, TNI dihadapkan pada realitas dilematis.

(Baca: Ada Pasal Pelibatan TNI, Ketua Komisi III Sebut Revisi UU Antiterorisme Jangan Kebablasan)

Ibaratnya, TNI milik akal, mata, telinga, kaki dan tangan, tetapi seperti ‘diikat’ atau ‘dipenjara’ oleh Undang-Undang di dalam konteks keamanan dan pertahanan negara. Kedua, Harits mencontohkan perkara pengejaran kelompok Santoso Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah.

Menurut dia, nuansa ego sektoral sangat kental dalam Operasi Camar Maleo I, II dan Tinombala. “Harusnya publik mampu berpikir kenapa perburuan Santoso cs berlarut-larut? Penyelesaian Poso sangat terkesan adanya ego sektoral begitu kuat. Negara menyelesaikan Poso lebih condong seperti mengelola proyek keamanan dengan semua keuntungannya,” ujar Harits.

Ketiga, menurut Harits penindakan hukum pelaku terorisme oleh Polri juga kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Perkara tewasnya Siyono oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di Klaten menjadi kunci kotak pandora atas masalah itu.

Harits mengatakan, Polri pun harus jujur terhadap penanganan masalah orang-orang terduga terorisme selama 10 tahun terakhir terkait berapa orang yg tewas di luar proses hukum.

“Sudah lebih dari 130 orang. Berapa yg mengalami kekerasan fisik dan verbal saat ditindak dan disidik? Hampir 90 persen. Belum lagi perlakuan tak sehat terhadap keluarga orang yg ditindak. Diintimidasi, dan pembunuhan karakter kerap terjadi,” ujar Harits.

Di kemudian hari, fenomena tersebut secara laten membuat banyak orang justru terjerumus dalam ideologi radikal bahkan akhirnya melahirkan dendam ideologi sehingga menyebabkan aksi terorisme malah semakin meningkat.

Harits mengatakan, seandainya TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme, harus dibentuk dewan pengawas yg betul-betul independen dan berintegritas demi mengontrol akan dari hulu hingga hilir sepenuhnya.

(Baca: Draf Revisi UU Antiterorisme Dinilai Menambah Kekuasaan Negara secara Berlebihan)

Dengan demikian mampu meminimalisasi kekawatiran adanya pelanggaran HAM dan sebagainya. “Jadi, soal terorisme tak perlu menjadi domain dari Polri saja, keterlibatan TNI cuma perlu dibuatkan regulasi yg tepat dan availible agar tak kontraptoduktif kedepannya,” ujar Harits.

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yg disebut diatur dalam RUU Antiterorisme jadi polemik. Banyak kalangan menolak TNI dilibatkan bagi memerangi terorisme di dalam negeri. 

Kompas TV Santoso Diduga Tewas, JK Apresiasi Kinerja Satgas

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

webcounter